NAPAK TILAS PENEGAKAN HAK ASASI
MANUSIA DI INDONESIA
A. Perlindungan
dan Pemajuan HAM
1. Hakikat
Hak Asasi Manusia (HAM)
HAM adalah hak dasar,
hak pokok, hak pundamental yang melekat pada kodrat manusia sebagai anugerah
Tuhan Yang Maha Esa sejak lahir
Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung
oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak kodrati (John Locke)
Hak asasi manusia adalah hak yang bersifat asasi, artinya
hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari
hakikatnya sehingga sifatnya suci (Prof. Mr. Koentjoro Poerbapranoto)
Hak Asasi Manusia adalah
seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan
merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi
oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta
perlindungan harkat dan martabat manusia (UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM)
Setiap orang perlu menghormati dan menghargai hak
asasi orang lain, karena setiap orang memiliki kebebasan dan
kesamaan harkat, derajat serta martabat. Manusia merupakan makhluk Tuhan YME
yang paling mulia. Karena HAM merupakan kebutuhan dasar manusia yang perlu
diperjuangkan, dihormati dan dilindungi oleh setiap orang.
2. Kasus pelanggaran
Hak Asasi Manusia :
-
Kasus Marsinah (1993), Kasus Munir (2004)
-
Kerusuhan Tanjung Priok (1984)
-
Tragedi Semanggi I (1998) dan Semanggi II
(1999)
-
Kerusuhan Tri sakti (1998)
-
DOM Aceh, Petrus
Sampai saat ini masih terjadi kasus
pelanggaran HAM di Indonesia, hal ini disebabkan karena manusia
lebih mementingkan diri (egois),
kekuasaan yang berelebihan dan kurangnya kesadaran hukum
B. Dasar
Hukum HAM di Indonesia
1. Konstitusi
Negara
-
UUD
Negara RI Tahun 1945
-
Konstitusi
RIS 1949
-
UUDS
1950
-
UUD
Negara RI Tahun 1945 (Amandemen) – Pasal 28A – 28J tentang HAM
2.
Ketetapan MPR
Tap
MPR No XVII/MPR/1998 tentang pelaksanaan dan sikap Bangsa Indonesia Terhadap
HAM dan Piagam HAM Nasional
3.
Undang-Undang
-
UU
No 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyatakan Pendapat di Muka Umum
-
UU
No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
-
UU
No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Ham
- UU No 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak
4.
Keputusan Presiden
-
Kepres No 50 Tahun 1993 tentang Komnas HAM
-
Kepres No 181 Tahun 1998 tentang Komisi
Nasional Anti kekerasan terhadap Perempuan
Penataan aturan secara konsisten memerlukan
persyaratan yang harus dipenuhi antara lain :
-
Demokrasi dan supremasi hukum
Hubungan antara HAM,
demokrasi dan negara harus dilihat sebagai hubungan keseimbangan ‘simbiosis
mutualistik’
-
HAM sebagai tatanan sosial
Pendidikan HAM secara
kurikuler maupun melalui pendidikan kewarganegaraan (civic education) sangat
diperlukan secara berkesinambungan
C. Upaya
Pemerintah dalam Menegakan HAM
Upaya yang dilakukan pemerintah dalam
menegakan HAM di Indonesia antara lain :
1)
Membentuk Komnas HAM
Sebagai lembaga
pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi HAM
2)
Membuat instrumen HAM (Produk hukum HAM)
Sebagai pedoman yang
memberi arah dan menjamin kepastian hukum
3)
Membentuk Pengadilan HAM
Berwenang
memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia berat
D. Partisipasi
Masyarakat dalam Pemajuan, Penghormatan dan Penegakan HAM di Indonesia
Pemajuan,
penghormatan dan penegakan HAM merupakan tanggungjawab kejaksaan, kepolisian, kehakiman dan seluruh rakyat
Indonesia Upaya penegakan HAM di Indonesia masih belum sepenuhnya berhasil
dilaksanakan, hal ini bisa kita lihat dari berbagai kasus pelanggaran HAM yang
masih terjadi di Indonesia
Hambatan-hambatan yang dirasakan dalam upaya penegakan
HAM antara lain :
-
Kondisi sosial-budaya yang berbeda
-
Rendahnya pemahaman warga negara tentang
arti penting HAM
-
Rendahnya kualitas mental aparat penegak
hukum
-
Kurang meratanya komunikasi dan informasi
-
Banyaknya peraturan perundangan hasil
ratifikasi yang tidak sesuai dengan kondisi Indonesia
Faktor-faktor yang mempengaruhi
keberhasilan penegakan HAM adalah :
-
Instrumen HAM
Peraturan perundangan
yang berhubungan dengan HAM
-
Aparatur pemerintah
Seperti Kejaksaan,
kepolisian, kehakiman dan sebagainya
-
Proses Peradilan
Seperti
tata cara penangkapan, perlindungan saksi dan sebagainya
Sikap
yang patut kita munculkan dalam upaya penegakan HAM :
-
Menolak dengan tegas setiap terjadinya
pelanggaran HAM
-
Mendukung dengan tetap bersikap kritis
terhadap upaya penegakan HAM
Contoh
partisipasi masyarakat dalam pemajuan, penghormatan dan penegakan HAM di
Indonesia
-
Mempelajari dan mematuhi peraturan
perundangan tentang HAM
-
Tidak melakukan perbuatan atau tindakan
yang melanggar HAM
-
Memberi masukan kepada pemerintah tentang
HAM
BAB II
POKOK KAIDAH FUNDAMENTAL BANGSAKU
A. Isi
dan Pokok Pikiran Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945
1.
Mewujudkan Rasa Syukur Atas
kemerdekaan
Proklamasi
Kemerdekaan Indonesia merupakan pernyataan bangsa Indonesia kepada diri sendiri
maupun kepada dunia luar bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan
tindakan-tindakan yang harus segera dilakukan berkaitan dengan pernyataan
kemerdekaan itu
Proklamasi
Kemerdekaan Indonesia mengandung arti sebagai berikut :
- Lahirnya Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
- Puncak perjuangan pergerakan
kemerdekaan Indonesia.
- Titik tolak pelaksanaan Amanat
Penderitaan Rakyat.
- Lahirnya tata hukum Indonesia.
Cara mensyukuri nikmat kemerdekaan
antara lain :
a.
Mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan jalan
mengisi kemerdekaan sesuai dengan kemampuan, keahlian, dan keterampilan
masing-masing.
b.
Menghormati dan menghargai jasa-jasa para
pahlawan pejuang bangsa dengan cara meneruskan amanat cita-cita perjuangan
bangsa.
c.
Memelihara dan menjaga persatuan dan kesatuan
bangsa dengan jalan meningkatkan sikap toleran dan kerja sama antarwarga
masyarakat.
d.
Menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa dengan
cara rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara serta kesiapan dalam
rangka bela negara.
e.
Meningkatkan kemandirian bangsa, dengan jalan
memperkuat sendi-sendi peri kehidupan bangsa di segala bidang
“ipoleksosbudhankam
2. Isi
Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945
Proklamasi kemerdekaan mempunyai
hubungan yang erat , tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan yang
bulat dengan UUD 1945, terutama dengan Pembukaan UUD 1945. Apa yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945
merupakan amanat yang luhur dan suci dari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus
1945.
Alinea pertama Proklamasi dijabarkan dalam alinea kesatu, kedua dan
ketiga Pembukaan UUD 1945
Alinea kedua Proklamasi dijabarkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD
1945, yaiitu amanat pembentukan Negara RI berdasarkan Pancasila.
- Bentuk Negara Indonesia
--------------
Kesatuan
- Bentuk Pemerintahan
Indonesia ------- Republik
- Sistem Pemerintahan
Indonesia ------- Presidensil
- Palsafah Negara Indonesia
-------------- Pancasila
- Tujuan Negara :
- Melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia
- Memajukan kesejahteraan umum
- Mencerdaskan kehidupan bangsa
-
Ikut serta
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi
dan keadilan social
A. Contoh
perilaku sikap yang sesuai dengan pokok pikiran Pembukaan UUD Negara RI Tahun
1945 :
- Pokok
pikiran pertama
- Mendahulukan
kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi dan golongan
- Mengutamakan
persatuan dan kesatuan, keselamatan, kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan golongan
atau perorangan
- Pokok
pikiran kedua
- Bekerja
keras, bergotong royong
- Tidak
semena-mena terhadap orang lain
- Pokok
pikiran ketiga
- Mengutamakan
musyawarah mufakat dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan bangasa
- Tidak
memaksakan kehendak berpendapat kepada orang lain
- Pokok
pikiran keempat
- Percaya
dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa
-
Menjunjung tinggi harkat, derajat dan
martabat manusia
B. Cita-cita
dan Tujuan Nasional Berdasarkan Pancasila
Cita-cita
nasional sebagaimana diamanatkan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia,
yaitu mencapai masyarakat yang adil dan
makmur berdasarkan Pancasila, tertuang dalam Alinea kedua Pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “... Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan
makmur..”
Tujuan
nasional yang terdapat dalam Pembukaan UUD Negara RI tahun 1945 :
1)
Melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia.
2)
Memajukan kesejahteraan umum.
3)
Mencerdaskan kehidupan bangsa.
BAB III
MENJAGA KEUTUHAN NEGARA DALAM NAUNGAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
A. Negara
Kesatuan Republik Indonesia
1.
Bentuk Negara
Bentuk
Negara yang meliputi Negara kesatuan, federasi, dan konfederasi.
1)
Negara
kesatuan merupakan Negara yang memiliki kedaulatan, tidak terbagi, dan
kewenangannya berada pada pemerintah pusat.
2)
Negara
federasi atau serikat adalah Negara bersusunan jamak, terdiri atas beberapa
Negara bagian yang masing-masing tidak berdaulat. Pada Negara serikat (federal)
ditandai dengan beberapa karakteristik yang khas, yaitu :
-
Adanya
supremasi konstitusi federal
-
Adanya
pemencaran kekuasaan antara Negara serikat dengan Negara bagian, dan
-
Adanya
suatu kekuasaan tertinggi yang bertugas menyelesaikan sengketa-sengketa yang
mungkin timbul antara Negara serikat dan Negara bagian.
3)
Negara Konfederasi dan serikat Negara.
Konfederasi adalah bergabungnya beberapa Negara yang berdaulat penuh. Untuk
mempertahankan kedaulatan intern dan ekstrennya mereka bersatu atas dasar
perjanjian internasional. Sedangkan, serikat Negara merupakan suatu ikatan dari
dua atau lebih Negara berdaulat yang lazimnya dibentuk secara sukarela dengan
suatu persetujuan internasional berupa traktat atau konvensi yang diadakan oleh
semua Negara anggota yang berdaulat.
2.
Negara Kesatuan
Negara
kesatuan adalah suatu Negara yang merdeka dan berdaulat, yang berkuasa hanya
satu pemerintah pusat yang mengatur seluruh daerah sebagian bagian dari negara.
Negara
kesatuan sering juga disebut sebagai Negara unitaris, unity. Unitaris merupakan
Negara tunggal yang monosentris (berpusat satu), terdiri hanya satu negara,
satu pemerintahan, satu kepala negara, satu badan legislative yang berlaku bagi
seluruh wilayah negara. Hakikat negara kesatuan yang sesungguhnya adalah
kedaulatan tidak terbagi-bagi, baik ke luar maupun ke dalam dan kekuasaan
pemerintah pusat tidak dibatasi.
kelebihan negara kesatuan
antara lain :
a)
Struktural
lebih sederhana.
b)
Kekurangan
tenaga ahli dapat disiapkan oleh pemerintah pusat.
c)
Biaya
personel lebih murah, tetapi jalur biokrasi lebih panjang dan relatif memakan
waktu.
d)
Relatif
lebih stabil untuk mengurangi kecemburuan kemajuan antardaerah, karena bagi
daerah yang kurang maju dapat dimintakan anggaran dari pusat dan subsidi-subsidi
lainnya.
e)
Mengurangi
timbulnya sikap provinsialisme dan sparatisme.
3.
Tujuan Negara Kesatuan
Tujuan Negara Keasatuan
menurut Charles E. Merriam, dalam bukunya A History of American Political
Theories mengumakakan lima tujuan yang ingin dicapai oleh negara kesatuan,
yaitu keamanan ekstern, ketertiban intern, keadilan, kesejahteraan, dan
kebebasan.
Miriam Budiharjo(2010) menyatakan bahwa Negara dapat
dipandang sebagai asosiasi manusia yang hidup dan bekerjasama untuk mengejar
beberapa tujuan bersama. Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir setiap negara
adalah menciptaka kebahagiaan dan kesejahteraan bagi rakyatnya.
Sedangkan tujuan Negara
Indonesia adalah yang tertulis dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke empat;
-
Melindungi
segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia
-
Memajukan
kesejahteraan umum
-
Mencerdaskan
kehidupan bangsa
-
Ikut
melaksanakan ketertiban dunia
4.
Negara Kesatuan Republik
Indonesia
Bentuk NKRI didasarkan
pada 5 (lima) alasan, yaitu :
1)
Unitarisme sudah merupakan cita-cita gerakan kemerdekaan
Indonesia.
2)
Negara tidak memberikan tempat hidup bagi
provinsialisme.
3)
Tenaga-tenaga terpelajar kebanyakan berada di
Pulau Jawa sehingga tidak ada tenaga di daerah untuk membentuk negara federal.
4)
Wilayah-wilayah di Indonesia tidak sama
potensi dan kekayaannya.
5)
Dari sudut geopolitik, dunia internasional
akan melihat Indonesia kuat apabila sebagai negara kesatuan.
B.
Bentuk Pemerintahan Republik
1.
Pengertian Bentuk Pemerintahan
Bentuk Pemerintahan adalah suatu istilah yang digunakan
untuk merujuk pada rangkaian institusi politik yang digunakan untuk
mengorganisasikan suatu negara guna menegakkan kekuasaannya atas suatu
komunitas politik.
Macam-macam bentuk
pemerintahan :
a)
Aristokrasi yaitu berasal dari bahasa Yunani
Kuno, Aristo berarti baik dan Kratia berarti untuk memimpin. Jadi, Aristrokasi
adalah system pemerintahan yang dipimpin oleh individu yang terbaik
b)
Demokrasi yaitu bentuk atau sistem
pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atas
negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut
c)
Monarki adalah sebuah dukungan terhadap
pendirian, pemeliharaan, atau pengembalian system kerajaan sebagai sebuah
bentuk pemerintahan dalam sebuah negara.
d)
Oligarki, yaitu bentuk pemerintahan yang
kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elit kecil dari
masyarakat, baik dibedakan menurut kekayaan, keluarga, atau militer.
e)
Otokrasi yaitu berasal dari bahasa Yunani
Autokrator, yang berarti berkuasa sendiri. Otokrasi adalah suatu bentuk
pemerintahan yang kekuasaan politiknya dipegang oleh satu orang.
f)
Plutokrasi adalah sistem pemerintahan yang
mengacu pada suatu kekuasaan atas dasar kekayaan yang mereka miliki.
C.
Sistem Pemerintahan Demokrasi
Berdasarkan Pancasila
1.
Pengertian Pemerintahan
Pemerintah
adalah :
-
perbuatan
memerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif
di suatu negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara (arti luas)
-
perbuatan
memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif beserta jajarannya dalam rangka
mencapai tujuan penyelenggaraan negara (arti sempit)
Sistem
pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai
komponen pemerintahan (secara garis besar meliputi lembaga legislatif,
eksekutif, dan yudikatif) yang bekerja saling bergantungan dan mempengaruhi
dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan.
2.
Sistem pemerintahan
Presidensial
Ciri-ciri
sistem pemerintahan Presidensial :
a)
Presiden
sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara.
b)
Kekuatan
eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung
oleh mereka / melalui badan perwakilan rakyat.
c)
Presiden
memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan
menteri – menteri.
d)
Menteri
– menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif.
e)
Kekuasaan
eksekutif tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
f)
Kekuasaan
eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif
Ciri-ciri sistem pemerintahan Presidensial lainnya :
-
Presiden
sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR.
-
Presiden
dalam mengangkat pejabat negara perlu mendapat pertimbangan/persetujuan DPR.
-
Presiden
dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu mendapat pertimbangan/persetujuan
DPR.
-
Parlemen
diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk UU dan hak budget
(anggaran)
-
Kelebihan sistem pemerintahan Presidensial :
a)
Badan eksekutif lebih stabil
b)
Masa jabatan eksekutif lebih jelas dalam
jangka waktu tertentu.
c)
Penyusunan
program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa
jabatannya.
d)
Jabatan-jabatan eksekutif dapat diisi oleh
orang luar, termasuk anggota parlemen sendiri.
-
Kekurangan sistem pemerintahan Presidensial
a)
Kekuasaan eksekutif berada di luar pengawasan
langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak
b)
Sistem pertanggung jawabannya kurang jelas
c)
Pembuatan keputusan / kebijakan public hasil
tawar-menawar antara eksekutif dengan legislatif sehingga terjadi keputusan
tidak tegas dan memakan waktu yang lama.
3. Sistem
Pemerintahan RI menurut UUD Negara RI Tahun 1945
Pokok-pokok Sistem
Pemerintahan Indonesia :
1)
Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi
yang luas. Wilayah negara Indonesia terbagi dalam beberapa provinsi.
2)
Bentuk pemerintahan adalah republik dan sistem
pemerintahan adalah presidensial
3)
Presiden adalah kepala negara dan sekaligus
kepala pemerintahan
4)
Menteri-menteri diangkat oleh presiden dan
bertanggung jawab pada presiden.
5)
Parlemen terdiri atas 2 bagian (bicameral),
yaitu DPR dan DPD.
6)
Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh MK, MA,
dan badan peradilan di bawahnya (pengadilan negeri dan pengadilan tinggi)
7)
Menganut Sistem Pemerintahan Presidensial.
Impeachment (tata cara
pemberhentian) Presiden Republik Indonesia :
-
Impeachment atau pemakzulan lebih lazim
dimaksudkan sebagai dakwaan untuk memberhentikan Presiden. Dalam sistem ini
ditentukan masa jabatan presiden untuk jangka waktu tertentu (Fix Term Office
Periode) Presiden dapat diberhentikan jabatannya apabila melakukan pelanggaran
hukum.
-
Mekanisme pemberintahan Presiden diatur dalam
Pasal 7B UUD Negara Republik IndonesiaTahun 1945. Berdasarkan ketentuan UUD
ini, lembaga negara yang diberi kewenangan untuk memberhentikan presiden dalam
masa jabatannya adalah MPR.
-
Pemberhentian Presiden menurut UUD Negara
Republik IndonesiaTahun 1945, harus melewati 3 lembaga yaitu :
ü
DPR, melakukan penyelidikan dan mencari
bukti-bukti, serta pengukuhan dugaan pelanggaran (Pasal 7A UUD Negara Republik
IndonesiaTahun 1945), serta mengajukan usul pemberentihan kepada MPR.
ü
MK, mengkaji dari segi hukum dan landasan
yuridis alas an pemberhentian Presiden.
ü
MPR, menjatuhkan vonis politik apakah Presiden
diberhentikan atau tetap memangku jabatannya.
D. Kedaulatan
Negara Republik Indonesia
1.
Sifat dan hakikat Negara
Sifat
dan Hakikat Negara ( menurut Prof Miriam
Budiarjo)
a)
Memaksa,
memiliki kekuatan fisik secara legal.
b)
Monopoli,
menetapkan tujuan bersama masyarakat.
c)
Mencakup
Semua (all-embracing), semua peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah
untuk semua orang tanpa kecuali
2.
Kedaulatan Negara
Kata kedaulatan
berasal dari kata daulah (Arab), supremus (Latin), sovereignity (Inggris), souvereiniteit
(Perancis), sovranita (Itali), yang
berarti ‘kekuasaan tertinggi’. Jadi
kedaulatan adalah kekuasaan penuh dan tertinggi dalam suatu negara untuk
mengatur seluruh wilayahnya tanpa adanya campur tangan dari negara lain
Kekuasaan yang dimiliki
Pemerintah mepunyai kekuatan, yaitu :
a)
Kedaulatan Ke Dalam (interne souvereiniteit)
Pemerintah
memiliki kewenangan tertinggi dalam mengatur dan menjalankan organisasi negara
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b) Kedaulatan
Ke Luar (externe souvereiniteit)
Pemerintah
berkuasa bebas, tidak terikat, dan tidak tunduk kepada kekuasaan lain, selain
ketentuan- ketentuan yang telah ditentukan.
Beberapa teori sumber
kedaulatan :
a)
Teori Kedaulatan Negara (Paul Laband dan
George Jellinek)
Menurut
teori ini adanya negara merupakan kodrat alam, demikian pula kekuasaan
tertinggi terdapat pada pemimpin negara.
b)
Teori Kedaulatan Rakyat ( J.J. Rousseau dan
Montesquieu)
Teori
ini memandang kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dan dipergunakan
untuk kesejahteraan rakyat.
c)
Teori Kedaulatan Hukum ( Hugo de Groot,
Krabbe, Immanuel Kant dan Leon Duguit)
Hukum
merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara. Rakyat atau Pemerintah harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku.
Jean Bodin (1500-1596)
seorang ahli Prancis, memandang kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi untuk
menentukan hukum dalam suatu negara. Ia memandang pada hakikatnya kedaulatan
memiliki 4 sifat pokok sebagai berikut.
1)
Asli, kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan
lain yang lebih tinggi.
2)
Permanen, kekuasaan tetap ada selama negara
berdiri, sekalipun pemegang kedaulatan sudah berganti.
3)
Tunggal (Bulat), kekuasaan merupakan
satu-satunya kekuasaan tertinggi dalam negara yang tidak diserahkan atau
dibagi-bagikan kepada badan lain.
4)
Tidak terbatas (absolut), kekuasaan tidak
dibatasi oleh kekuasaan lain. Apabila dbatasi, kekuasaan tertinggi akan lenyap.