Kamis, 07 Januari 2016

MATERI PPKN KELAS (X) SEMESTER 1,BAB 1-3

 BAB I
NAPAK TILAS PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

A.     Perlindungan dan Pemajuan HAM

1.      Hakikat Hak Asasi Manusia (HAM)
HAM adalah hak dasar, hak pokok, hak pundamental yang melekat pada kodrat manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa sejak lahir
Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak kodrati (John Locke)
Hak asasi manusia adalah hak yang bersifat asasi, artinya hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga sifatnya suci (Prof. Mr. Koentjoro Poerbapranoto)
Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM)
Setiap orang perlu menghormati dan menghargai hak asasi orang lain, karena setiap orang memiliki kebebasan dan kesamaan harkat, derajat serta martabat. Manusia merupakan makhluk Tuhan YME yang paling mulia. Karena HAM merupakan kebutuhan dasar manusia yang perlu diperjuangkan, dihormati dan dilindungi oleh setiap orang.

2.      Kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia :
-       Kasus Marsinah (1993), Kasus Munir (2004)
-       Kerusuhan Tanjung Priok (1984)
-       Tragedi Semanggi I (1998) dan Semanggi II (1999)
-       Kerusuhan Tri sakti (1998)
-       DOM Aceh, Petrus
Sampai saat ini masih terjadi kasus pelanggaran HAM di Indonesia, hal ini disebabkan karena manusia lebih mementingkan diri (egois), kekuasaan yang berelebihan dan kurangnya kesadaran hukum

B.         Dasar Hukum HAM di Indonesia

1.      Konstitusi Negara
-       UUD Negara RI Tahun 1945
-       Konstitusi RIS 1949
-       UUDS 1950
-       UUD Negara RI Tahun 1945 (Amandemen) – Pasal 28A – 28J tentang HAM
2.      Ketetapan MPR
Tap MPR No XVII/MPR/1998 tentang pelaksanaan dan sikap Bangsa Indonesia Terhadap HAM dan Piagam HAM Nasional
3.      Undang-Undang
-       UU No 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyatakan Pendapat di Muka Umum
-       UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
-       UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Ham
-       UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4.      Keputusan Presiden
-          Kepres No 50 Tahun 1993 tentang Komnas HAM
-          Kepres No 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti kekerasan terhadap Perempuan
Penataan aturan secara konsisten memerlukan persyaratan yang harus dipenuhi antara lain :
-       Demokrasi dan supremasi hukum
Hubungan antara HAM, demokrasi dan negara harus dilihat sebagai hubungan keseimbangan ‘simbiosis mutualistik’
-       HAM sebagai tatanan sosial
Pendidikan HAM secara kurikuler maupun melalui pendidikan kewarganegaraan (civic education) sangat diperlukan secara berkesinambungan

C.     Upaya Pemerintah dalam Menegakan HAM
Upaya yang dilakukan pemerintah dalam menegakan HAM di Indonesia antara lain :
1)    Membentuk Komnas HAM
Sebagai lembaga pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi HAM
2)    Membuat instrumen HAM (Produk hukum HAM)
Sebagai pedoman yang memberi arah dan menjamin kepastian hukum
3)    Membentuk Pengadilan HAM
Berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia berat

D.     Partisipasi Masyarakat dalam Pemajuan, Penghormatan dan Penegakan HAM di Indonesia
Pemajuan, penghormatan dan penegakan HAM merupakan tanggungjawab  kejaksaan, kepolisian, kehakiman dan seluruh rakyat Indonesia Upaya penegakan HAM di Indonesia masih belum sepenuhnya berhasil dilaksanakan, hal ini bisa kita lihat dari berbagai kasus pelanggaran HAM yang masih terjadi di Indonesia
Hambatan-hambatan yang dirasakan dalam upaya penegakan HAM antara lain :
-          Kondisi sosial-budaya yang berbeda
-          Rendahnya pemahaman warga negara tentang arti penting HAM
-          Rendahnya kualitas mental aparat penegak hukum
-          Kurang meratanya komunikasi dan informasi
-          Banyaknya peraturan perundangan hasil ratifikasi yang tidak sesuai dengan kondisi Indonesia
Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penegakan HAM adalah :
-       Instrumen HAM
Peraturan perundangan yang berhubungan dengan HAM
-       Aparatur pemerintah
Seperti Kejaksaan, kepolisian, kehakiman dan sebagainya
-       Proses Peradilan
Seperti tata cara penangkapan, perlindungan saksi dan sebagainya
Sikap yang patut kita munculkan dalam upaya penegakan HAM :
-       Menolak dengan tegas setiap terjadinya pelanggaran HAM
-       Mendukung dengan tetap bersikap kritis terhadap upaya penegakan HAM
Contoh partisipasi masyarakat dalam pemajuan, penghormatan dan penegakan HAM di Indonesia
-       Mempelajari dan mematuhi peraturan perundangan tentang HAM
-       Tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang melanggar HAM
-       Memberi masukan kepada pemerintah tentang HAM


BAB II
POKOK KAIDAH FUNDAMENTAL BANGSAKU

A.     Isi dan Pokok Pikiran Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945
1.    Mewujudkan Rasa Syukur Atas kemerdekaan
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia merupakan pernyataan bangsa Indonesia kepada diri sendiri maupun kepada dunia luar bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan tindakan-tindakan yang harus segera dilakukan berkaitan dengan pernyataan kemerdekaan itu
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia mengandung arti sebagai berikut :
-           Lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
-           Puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia.
-           Titik tolak pelaksanaan Amanat Penderitaan Rakyat.
-           Lahirnya tata hukum Indonesia.
Cara mensyukuri nikmat kemerdekaan antara lain :
a.    Mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan jalan mengisi kemerdekaan sesuai dengan kemampuan, keahlian, dan keterampilan masing-masing.
b.    Menghormati dan menghargai jasa-jasa para pahlawan pejuang bangsa dengan cara meneruskan amanat cita-cita perjuangan bangsa.
c.    Memelihara dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan jalan meningkatkan sikap toleran dan kerja sama antarwarga masyarakat.
d.    Menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa dengan cara rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara serta kesiapan dalam rangka bela negara.
e.    Meningkatkan kemandirian bangsa, dengan jalan memperkuat sendi-sendi peri kehidupan bangsa di segala bidang “ipoleksosbudhankam

2.    Isi Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945
Proklamasi kemerdekaan  mempunyai hubungan yang erat , tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dengan UUD 1945, terutama dengan Pembukaan UUD 1945.  Apa yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 merupakan amanat yang luhur dan suci dari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.
Alinea pertama Proklamasi dijabarkan dalam alinea kesatu, kedua dan ketiga Pembukaan UUD 1945
Alinea kedua Proklamasi dijabarkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yaiitu amanat pembentukan Negara RI berdasarkan Pancasila.
-       Bentuk Negara  Indonesia  --------------  Kesatuan
-       Bentuk Pemerintahan Indonesia  ------- Republik
-       Sistem Pemerintahan Indonesia  ------- Presidensil
-       Palsafah Negara Indonesia -------------- Pancasila
-       Tujuan Negara :
-       Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
-       Memajukan kesejahteraan umum
-       Mencerdaskan kehidupan bangsa
-       Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social



A. Contoh perilaku sikap yang sesuai dengan pokok pikiran Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 :
-       Pokok pikiran pertama
-       Mendahulukan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi dan golongan
-       Mengutamakan persatuan dan kesatuan, keselamatan, kepentingan  bangsa dan negara diatas kepentingan golongan atau perorangan
-       Pokok pikiran kedua
-       Bekerja keras, bergotong royong
-       Tidak semena-mena terhadap orang lain
-       Pokok pikiran ketiga
-       Mengutamakan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan bangasa
-       Tidak memaksakan kehendak berpendapat kepada orang lain
-       Pokok pikiran keempat
-       Percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa
-       Menjunjung tinggi harkat, derajat dan martabat manusia

B.     Cita-cita dan Tujuan Nasional Berdasarkan Pancasila
Cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, tertuang dalam Alinea kedua Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “... Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur..”
Tujuan nasional yang terdapat dalam Pembukaan UUD Negara RI tahun 1945 :
1)    Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2)    Memajukan kesejahteraan umum.
3)    Mencerdaskan kehidupan bangsa.


BAB III
MENJAGA KEUTUHAN NEGARA DALAM NAUNGAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

A.     Negara Kesatuan Republik Indonesia
1.    Bentuk Negara
Bentuk Negara yang meliputi Negara kesatuan, federasi, dan konfederasi.
1)    Negara kesatuan merupakan Negara yang memiliki kedaulatan, tidak terbagi, dan kewenangannya berada pada pemerintah pusat.
2)    Negara federasi atau serikat adalah Negara bersusunan jamak, terdiri atas beberapa Negara bagian yang masing-masing tidak berdaulat. Pada Negara serikat (federal) ditandai dengan beberapa karakteristik yang khas, yaitu :
-       Adanya supremasi konstitusi federal
-       Adanya pemencaran kekuasaan antara Negara serikat dengan Negara bagian, dan
-       Adanya suatu kekuasaan tertinggi yang bertugas menyelesaikan sengketa-sengketa yang mungkin timbul antara Negara serikat dan Negara bagian.
3)    Negara Konfederasi dan serikat Negara. Konfederasi adalah bergabungnya beberapa Negara yang berdaulat penuh. Untuk mempertahankan kedaulatan intern dan ekstrennya mereka bersatu atas dasar perjanjian internasional. Sedangkan, serikat Negara merupakan suatu ikatan dari dua atau lebih Negara berdaulat yang lazimnya dibentuk secara sukarela dengan suatu persetujuan internasional berupa traktat atau konvensi yang diadakan oleh semua Negara anggota yang berdaulat.
2.    Negara Kesatuan
Negara kesatuan adalah suatu Negara yang merdeka dan berdaulat, yang berkuasa hanya satu pemerintah pusat yang mengatur seluruh daerah sebagian bagian dari negara.
Negara kesatuan sering juga disebut sebagai Negara unitaris, unity. Unitaris merupakan Negara tunggal yang monosentris (berpusat satu), terdiri hanya satu negara, satu pemerintahan, satu kepala negara, satu badan legislative yang berlaku bagi seluruh wilayah negara. Hakikat negara kesatuan yang sesungguhnya adalah kedaulatan tidak terbagi-bagi, baik ke luar maupun ke dalam dan kekuasaan pemerintah pusat tidak dibatasi.
kelebihan negara kesatuan antara lain :
a)    Struktural lebih sederhana.
b)    Kekurangan tenaga ahli dapat disiapkan oleh pemerintah pusat.
c)    Biaya personel lebih murah, tetapi jalur biokrasi lebih panjang dan relatif memakan waktu.
d)    Relatif lebih stabil untuk mengurangi kecemburuan kemajuan antardaerah, karena bagi daerah yang kurang maju dapat dimintakan anggaran dari pusat dan subsidi-subsidi lainnya.
e)    Mengurangi timbulnya sikap provinsialisme dan sparatisme.


3.    Tujuan Negara Kesatuan
Tujuan Negara Keasatuan menurut Charles E. Merriam, dalam bukunya A History of American Political Theories mengumakakan lima tujuan yang ingin dicapai oleh negara kesatuan, yaitu keamanan ekstern, ketertiban intern, keadilan, kesejahteraan, dan kebebasan.
Miriam Budiharjo(2010) menyatakan bahwa Negara dapat dipandang sebagai asosiasi manusia yang hidup dan bekerjasama untuk mengejar beberapa tujuan bersama. Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir setiap negara adalah menciptaka kebahagiaan dan kesejahteraan  bagi rakyatnya.
Sedangkan tujuan Negara Indonesia adalah yang tertulis dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke empat;
-          Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia
-          Memajukan kesejahteraan umum
-          Mencerdaskan kehidupan bangsa
-          Ikut melaksanakan ketertiban dunia
4.    Negara Kesatuan Republik Indonesia
Bentuk NKRI didasarkan pada 5 (lima) alasan, yaitu :
1)    Unitarisme sudah merupakan cita-cita gerakan kemerdekaan Indonesia.
2)    Negara tidak memberikan tempat hidup bagi provinsialisme.
3)    Tenaga-tenaga terpelajar kebanyakan berada di Pulau Jawa sehingga tidak ada tenaga di daerah untuk membentuk negara federal.
4)    Wilayah-wilayah di Indonesia tidak sama potensi dan kekayaannya.
5)    Dari sudut geopolitik, dunia internasional akan melihat Indonesia kuat apabila sebagai negara kesatuan.


B.     Bentuk Pemerintahan Republik
1.    Pengertian Bentuk Pemerintahan
Bentuk Pemerintahan adalah suatu istilah yang digunakan untuk merujuk pada rangkaian institusi politik yang digunakan untuk mengorganisasikan suatu negara guna menegakkan kekuasaannya atas suatu komunitas politik.
Macam-macam bentuk pemerintahan :
a)    Aristokrasi yaitu berasal dari bahasa Yunani Kuno, Aristo berarti baik dan Kratia berarti untuk memimpin. Jadi, Aristrokasi adalah system pemerintahan yang dipimpin oleh individu yang terbaik
b)    Demokrasi yaitu bentuk atau sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut
c)    Monarki adalah sebuah dukungan terhadap pendirian, pemeliharaan, atau pengembalian system kerajaan sebagai sebuah bentuk pemerintahan dalam sebuah negara.
d)    Oligarki, yaitu bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elit kecil dari masyarakat, baik dibedakan menurut kekayaan, keluarga, atau militer.
e)    Otokrasi yaitu berasal dari bahasa Yunani Autokrator, yang berarti berkuasa sendiri. Otokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya dipegang oleh satu orang.
f)     Plutokrasi adalah sistem pemerintahan yang mengacu pada suatu kekuasaan atas dasar kekayaan yang mereka miliki.


C.     Sistem Pemerintahan Demokrasi Berdasarkan Pancasila
1.    Pengertian Pemerintahan
Pemerintah adalah :
-          perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suatu negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara (arti luas)
-          perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif beserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara (arti sempit)
Sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan (secara garis besar meliputi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif) yang bekerja saling bergantungan dan mempengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan.
2.    Sistem pemerintahan Presidensial
Ciri-ciri sistem pemerintahan Presidensial :
a)    Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara.
b)    Kekuatan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka / melalui badan perwakilan rakyat.
c)    Presiden memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri – menteri.
d)    Menteri – menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif.
e)    Kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
f)     Kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif
Ciri-ciri sistem pemerintahan Presidensial lainnya :
-       Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR.
-       Presiden dalam mengangkat pejabat negara perlu mendapat pertimbangan/persetujuan DPR.
-       Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu mendapat pertimbangan/persetujuan DPR.
-       Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk UU dan hak budget (anggaran)
-       Kelebihan sistem pemerintahan Presidensial :
a)    Badan eksekutif lebih stabil
b)    Masa jabatan eksekutif lebih jelas dalam jangka waktu tertentu.
c)    Penyusunan  program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya.
d)    Jabatan-jabatan eksekutif dapat diisi oleh orang luar, termasuk anggota parlemen sendiri.
-       Kekurangan sistem pemerintahan Presidensial
a)    Kekuasaan eksekutif berada di luar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak
b)    Sistem pertanggung jawabannya kurang jelas
c)    Pembuatan keputusan / kebijakan public hasil tawar-menawar antara eksekutif dengan legislatif sehingga terjadi keputusan tidak tegas dan memakan waktu yang lama.
3.    Sistem Pemerintahan RI menurut UUD Negara RI Tahun 1945
Pokok-pokok Sistem Pemerintahan Indonesia :
1)    Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas. Wilayah negara Indonesia terbagi dalam beberapa provinsi.
2)    Bentuk pemerintahan adalah republik dan sistem pemerintahan adalah presidensial
3)    Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan
4)    Menteri-menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab pada presiden.
5)    Parlemen terdiri atas 2 bagian (bicameral), yaitu DPR dan DPD.
6)    Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh MK, MA, dan badan peradilan di bawahnya (pengadilan negeri dan pengadilan tinggi)
7)    Menganut Sistem Pemerintahan Presidensial.
Impeachment (tata cara pemberhentian) Presiden Republik Indonesia :
-       Impeachment atau pemakzulan lebih lazim dimaksudkan sebagai dakwaan untuk memberhentikan Presiden. Dalam sistem ini ditentukan masa jabatan presiden untuk jangka waktu tertentu (Fix Term Office Periode) Presiden dapat diberhentikan jabatannya apabila melakukan pelanggaran hukum.
-       Mekanisme pemberintahan Presiden diatur dalam Pasal 7B UUD Negara Republik IndonesiaTahun 1945. Berdasarkan ketentuan UUD ini, lembaga negara yang diberi kewenangan untuk memberhentikan presiden dalam masa jabatannya adalah MPR.
-       Pemberhentian Presiden menurut UUD Negara Republik IndonesiaTahun 1945, harus melewati 3 lembaga yaitu :
ü  DPR, melakukan penyelidikan dan mencari bukti-bukti, serta pengukuhan dugaan pelanggaran (Pasal 7A UUD Negara Republik IndonesiaTahun 1945), serta mengajukan usul pemberentihan kepada MPR.
ü  MK, mengkaji dari segi hukum dan landasan yuridis alas an pemberhentian Presiden.
ü  MPR, menjatuhkan vonis politik apakah Presiden diberhentikan atau tetap memangku jabatannya.

D.     Kedaulatan Negara Republik Indonesia
1.    Sifat dan hakikat Negara
Sifat dan Hakikat Negara ( menurut  Prof Miriam Budiarjo)
a)    Memaksa, memiliki kekuatan fisik secara legal.
b)    Monopoli, menetapkan tujuan bersama masyarakat.
c)    Mencakup Semua (all-embracing), semua peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah untuk semua orang tanpa kecuali
2.    Kedaulatan Negara
Kata kedaulatan berasal dari kata daulah (Arab), supremus (Latin), sovereignity (Inggris), souvereiniteit (Perancis), sovranita (Itali), yang berarti ‘kekuasaan tertinggi’. Jadi kedaulatan adalah kekuasaan penuh dan tertinggi dalam suatu negara untuk mengatur seluruh wilayahnya tanpa adanya campur tangan dari negara lain
Kekuasaan yang dimiliki Pemerintah mepunyai kekuatan, yaitu :
a)    Kedaulatan Ke Dalam (interne souvereiniteit)
Pemerintah memiliki kewenangan tertinggi dalam mengatur dan menjalankan organisasi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b)    Kedaulatan Ke Luar (externe souvereiniteit)
Pemerintah berkuasa bebas, tidak terikat, dan tidak tunduk kepada kekuasaan lain, selain ketentuan- ketentuan yang telah ditentukan.
Beberapa teori sumber kedaulatan :
a)    Teori Kedaulatan Negara (Paul Laband dan George Jellinek)
Menurut teori ini adanya negara merupakan kodrat alam, demikian pula kekuasaan tertinggi terdapat pada pemimpin negara.
b)    Teori Kedaulatan Rakyat ( J.J. Rousseau dan Montesquieu)
Teori ini memandang kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dan dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat.
c)    Teori Kedaulatan Hukum ( Hugo de Groot, Krabbe, Immanuel Kant dan Leon Duguit)
Hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara. Rakyat atau Pemerintah  harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku.
Jean Bodin (1500-1596) seorang ahli Prancis, memandang kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Ia memandang pada hakikatnya kedaulatan memiliki 4 sifat pokok sebagai berikut.
1)    Asli, kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi.
2)    Permanen, kekuasaan tetap ada selama negara berdiri, sekalipun pemegang kedaulatan sudah berganti.
3)    Tunggal (Bulat), kekuasaan merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi dalam negara yang tidak diserahkan atau dibagi-bagikan kepada badan lain.
4)    Tidak terbatas (absolut), kekuasaan tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Apabila dbatasi, kekuasaan tertinggi akan lenyap.